Juridical Disparity in the Qualification of Abusers, Addicts, and Victims of Narcotics Abuse: From Articles 111/112 and Article 127 of the Narcotics Law toward Article 609 of the Criminal Code

Abstract

Studi ini meneliti disparitas yuridis yang timbul dari kualifikasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam kaitannya dengan Pasal 127 dan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isu sentralnya menyangkut tumpang tindih faktual antara kepemilikan atau penguasaan narkotika dan kepemilikan yang secara inheren terkait dengan konsumsi pribadi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus terbatas dengan meneliti undang-undang, pedoman peradilan, doktrin hukum, dan literatur akademis yang relevan. Studi ini menemukan bahwa kepemilikan fisik saja tidak dapat memberikan dasar yang memadai untuk membedakan pelaku narkotika dari pengguna pribadi. Kualifikasi hukum harus mempertimbangkan tujuan kepemilikan, kuantitas dan bentuk bukti, indikasi distribusi, bukti konsumsi pribadi, penilaian ketergantungan, dan keadaan yang menetapkan status korban. Disparitas dapat timbul dari perbedaan dalam praktik penuntutan, penilaian bukti, dan akses ke mekanisme rehabilitasi. Perubahan hukum yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 mencabut Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan menata ulang pengaturan kepemilikan narkotika melalui Pasal 609 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. Meskipun demikian, perbedaan mendasar antara pengguna pribadi dan pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika tetap menjadi isu penting yang membutuhkan parameter hukum yang lebih jelas dan interpretasi yudisial yang konsisten.