Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2024 Perspektif Hukum Perkawinan

Mellyana Rossy, Fitrotin Jamilah

Abstract


In 2024, the Mojokerto Religious Court received nine applications for polygamy permits. Three were withdrawn by the applicants and the remaining six were decided, all of them granted, so not a single application was rejected. This figure raises a question about the basis of the judges' reasoning, because the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law set strict requirements for polygamy. This study analyzes the judges' legal considerations and the application of marriage law in those six rulings. It uses a normative-empirical juridical approach with a qualitative method. Data were collected from six court decisions and interviews with three judges, then analyzed with the Miles and Huberman model, drawing on Mukti Arto's theory of judicial consideration. The findings show three layers of consideration. The first is juridical: Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, Articles 55 to 59 of the Compilation of Islamic Law, and Government Regulation No. 9 of 1975. The second concerns justice, carried out by confirming the first wife's consent directly at trial and by determining joint property. The third concerns maslahah (public benefit), expressed as an extensive interpretation of Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law in five of the six cases, which cited high sexual desire (hypersexuality) as the ground. Marriage law was applied consistently and substantively. Still, Article 4 paragraph (2) contains a normative gap that judges have so far closed through interpretation, and that interpretation can be defended under the conditions of maslahah set out by Abdul Wahab Khallaf.


Keywords


judicial consideration; polygamy permit; marriage law; Mojokerto Religious Court; extensive interpretation

Full Text:

PDF

References


Ananda, A. N. (2024). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah (Studi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Ariyanti, I. Y. (2024). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami (Studi putusan Pengadilan Agama Jember No. 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr.) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].

Arto, M. (2004). Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian. Diakses 15 November 2025, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html

Fiantika, F. R., Wasil, M., dkk. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. PT Global Eksekutif Teknologi.

GoodStats. (n.d.). Provinsi ini punya kasus perceraian akibat poligami tertinggi 2024. Diakses 15 November 2025, dari https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4

Hardani, Auliya, N. H., dkk. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV Pustaka Ilmu Group.

Indahwati, C. (2025). Analisis putusan izin poligami dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah (Studi putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1378/Pdt.G/2023/PA.Amb) [Tugas akhir, IAIN Salatiga].

Khallaf, A. W. (1978). 'Ilm ushul al-fiqh. Dar al-Qalam.

Kinasih, K. S. (2024). Pertimbangan hakim terhadap permohonan poligami dengan sebab hasrat libido tinggi perspektif teori keadilan hukum John Rawls: Studi putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Mahkamah Agung RI. (2013). Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama. Mahkamah Agung RI.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI. Kencana Prenada Media Group.

Pengadilan Agama Mojokerto. (n.d.-a). Sejarah singkat PA Mojokerto. https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan

Pengadilan Agama Mojokerto. (n.d.-b). Struktur organisasi & pegawai. https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-penjabat-pegawai/struktur-organisasi

Pengadilan Agama Mojokerto. (n.d.-c). Tugas pokok & fungsi. https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ramadhianty, A. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah (Studi putusan Pengadilan Agama Watampone No. 1329/Pdt.G/2018/PA.wtp) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].

Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Gama Media.

Sari, I. N., dkk. (2022). Metode penelitian kualitatif. UNISMA Press.

Syarifuddin, A. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wiwin, Darwis, M., & Syam, E. Z. (2024). Telaah kritis pemberian izin poligami dengan alasan sering ditinggal istri (Studi putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek). Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2).

Yuliantika, N., & Santoso, L. (2023). Penolakan izin poligami perspektif keadilan gender. Jatiswara, 38(2), 198-210.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23030537

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Mellyana Rossy, Fitrotin Jamilah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial

ISSN : 3025-6704