Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan
Abstract
Professional ethics are indispensable in law enforcement, especially for police institutions like Indonesia. Police officers who abuse their authority such as being involved in acts of extortion will get legal consequences and also ethical sanctions along with administrative sanctions. Several factors also cause the police to commit extortion. The handling of sanctions against police who commit extortion is regulated in the Criminal Code and in addition to getting ethical sanctions, members of the National Police who violate the Police Professional Code of Ethics will also be subject to administrative sanctions as stipulated in the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission of the National Police of the Republic of Indonesia. This research uses the normative juridical method with a statute approach and conceptual approach. Therefore, it is necessary to increase public awareness, training, and clear law enforcement to reduce police officers who commit extortion and to maintain the professionalism of the police force.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesi
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002.
Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng. Kertha Widya, 9(1), 73–98.
Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. Halu Oleo Legal Research, 5(1), 277–289.
Elvira, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan) [PhD Thesis]. UMSU.
Nurianto, A. D. D. (2017). Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya. NOVUM: Jurnal Hukum, 4(2), 11–25.
Tohari, A. R. (2021). Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba. Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(1), 547–559.
Antar (2021), Peras-Ancam PSK di Bali, Oknum Polisi Divonis 2,5 Tahun Bui, https://news.detik.com/berita/d-5592753/peras-ancam-psk-di-bali-oknum-Polisi-divonis-2-5-tahun-bui. Diakses pada tanggal 27 November 2023.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10214304
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Karina Hasiyanni Manurung, Kayus Kayowuan Lewoleba

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN : 3025-6704





