Analisis Etika Profesi Hakim Dalam Menegakan Keadilan Dalam Peradilan Militer
Abstract
Military Judges may face situations that can limit their freedom and independence, whether from internal or external factors. Institutionally, the legal relationship between judges and superiors can be direct, indirect, involve authority, or be within the organizational structure. Apart from that, in terms of legal substance, there are still several regulations which are considered by some members of the public to be limiting and have the potential to interfere with the independence of Military Judges. In an effort to maintain the independence of judges, judges need to adhere to legal principles, investigate legal facts at trial, and consider factors in a systematic way. The judge's decision, as a result of the Procedural Law, is expected to provide certainty, justice and benefits for all groups.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afrizal, R. (2021). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban
Azizah, F. N. , Aprita, S. Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi
dan Makalah Berkaitan.
Fahira, M. A., & Fahmi, S. N. A. (2022). Professional ethics of judges in court.
Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, hlm 661-682. Diakses pada 24 November 2023
Indonesia Tahun 1945. Yustitia, hlm , 27-62. Diakses pada 24 November 2023
Indonesia. Jakarta: Indara Jaya.
Kamil, Ahmad. 2008. Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika.
Kamil, Iskandar. 2014. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial R.I. tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Majalah Hukum, Suara Uldilag. No. 13. Jakarta: MARI. Diakses pada 24 November 2023
MILRev: Metro Islamic Law Review, hlm 176-187. Diakses pada 24 November 2023
Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Jurnal Yudisial, hlm 391-408. Diakses pada 24 November 2023
Sjarif, Amiroedin. 1983. Disiplin Militer dan Pembinaannya. Jakarta: Golia Indonesia.
Soegiri. 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik
Subihat, I. (2019). Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik
Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10252812
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Yandi Kurniawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN : 3025-6704