The Effectiveness of Implementing Regulations on the Regulation of Street Vendors in the University of North Sumatra Area
Abstract
This study aims to analyze how street vendors are controlled in the University of Sumatera Utara (USU) area under Medan City Regional Regulation Number 5 of 2022 and Medan Mayoral Regulation Number 47 of 2025, to assess the effectiveness of that control, and to identify the obstacles faced in implementing it. The study uses a juridical-empirical approach combined with a statutory approach. Primary data were collected through semi-structured interviews with ten vendors around Gates 1 to 4 of USU, selected by purposive sampling, while secondary data were gathered through library research. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing field findings against normative benchmarks, and validated through triangulation. The results show that the control measures rest on strong legal authority and take place almost daily, but they generally consist only of photographing the vendors, so the vendors return to trade once the officers leave. All vendors operate without a permit, most have received neither socialization nor a written warning, and none has been offered relocation. The control is effective only at the level of supervision and has not been effective in terms of compliance, spatial arrangement, and empowerment.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aprilsesa, T. D., & Abunawas. (2024). Evaluasi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan pendidikan. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2), 228–243.
Badar, M., Sulaksono, A., & Sasongko, H. (2021). Penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 4(2), 38–44.
Butarbutar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan aturan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jakarta: Antara ketertiban umum dan korban sosial. Media Hukum Indonesia, 3(3), 768–772.
Delfina, B., Firliyani, Z. N., & Tumbelaka, A. C. G. (2025). Perda oleh Satpol PP dalam menata pedagang kaki lima untuk mewujudkan keteraturan wilayah di Jakarta Barat. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(5), 3904.
Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Solok. Unes Journal of Swara Justisia, 9(4), 764–771.
Fathorrahman. (2021). Politik hukum hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 73–90.
Ghunu, A., Setyawan, D., & Luda, S. L. (2026). Kontestasi ruang publik dan keterbatasan birokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 15(2), 439–444.
Gustami, J. D., & Atmiral, R. D. (2026). Implementasi peraturan daerah nomor 05 tahun 2022 perusahaan umum daerah pasar di Kota Medan. Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 1–7.
Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Marwah, E., & Hamid, H. (2019). Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA, 7(2), 35.
Nasution, Z. (2019). Kebijakan pemerintah Kota Medan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Simpang Limun Kota Medan. Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan, 9(2), 67.
Pemerintah Kota Medan. (2022). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.
Pemerintah Kota Medan. (2025). Peraturan Wali Kota Medan Nomor 47 Tahun 2025.
Putro, D. E., Wijaningsih, D., & Mahfud, M. A. (2025). Kesadaran hukum pedagang kaki lima (PKL) terhadap pelanggaran penggunaan lokasi usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Progressive Law and Society, 3(2), 63–71.
Ridwan, Kusmanto, H., Warjio, & Kadir, A. (2020). Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(1), 39–47.
Roever, S., & Skinner, C. (2016). Street vendors and cities. Environment and Urbanization, 28(2), 359–374.
Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung. Jurnal Tatapamong, 2(1), 35–52.
Santoso, Y. P., Toni, & Agustian, R. A. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Studi kasus terhadap penertiban pedagang kaki lima). Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 18(2), 81–91.
Siregar, D. (2024). Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Medan. JEKKP: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik, 6(2), 12–21.
Sukria, S., & Meilani, N. L. (2026). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Studi kasus pedagang kaki lima di kawasan depan Universitas Riau). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 13(7), 1927–1937.
Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Tatapamong, 5(2), 162–176.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23854278
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Aqila Laquisha Siregar, Jemi Sebastian Sinambela, Muhammad Rizky Fadhilah Maksum, Nanci Thessa Simbolon, Tomy Bermana Sitepu, Affila A, Lesly Saviera

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN : 3025-6704





