Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Sandra Amelia

Abstract


Example of a problem involving a Notary in a legal dispute that arises in the case of establishing a limited liability company whose deed of establishment contains false information. The author of this research wants to study and analyze further the legal implications of a limited liability company deed made based on false information and the form of notary responsibility for a limited liability company deed based on false information. The research method used is normative legal research. The research results show that for the establishment of a limited liability company, a claim for revocation of the establishment can be filed in court if the founding agreement contains deed defects due to false statements. Cancel the contract establishing the limited liability company. In this case the Notary is not responsible for losses resulting from inaccurate information


Keywords


Notary, false information, responsibility

Full Text:

PDF

References


Adjie, Habib, Hukum Notariat diIndonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama,Bandung, 2008

Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011

Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

HS, Salim , Teknik Pembuatan Akta Satu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Karuniawan, Huddhan Ary, “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris” , Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum,, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Prodjodikoro, Wirjono, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Bale Bandung “Sumur Bandung”, 1989

Putra, Ferdiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018

Saleh, K. Wantjik, Hukum Acara Perdata (RBg/HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Setiawan, Wawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT di bandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, tanpa penerbit, Jakarta, 2001

Subekti, R, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005

Tumbuan, Fred B.G., “Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undangundang Tentang Perseroan Terbatas”, Makalah, disampaikan pada “Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas” yang diselenggarankan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta tanggal 22 Agustus 2007

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan pada acara Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, “Penggunaan Surrogate Pada Akta Notaris”, artikel dalam Kumpulan Tesis Pascasarjana Universitas Narotama

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10573020

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Sandra Amelia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

 


Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial

ISSN : 3025-6704