Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek yang Sudah Terdaftar
Abstract
A brand is an image for a manufacturer and a good name for a company, but it is also part of a business strategy. There is no manufacturer that does not use a trademark as an identity for the products it produces or the services it provides. The identity of a brand is a distinguishing characteristic and differentiates a company's brand from other company brands. Therefore, brand disputes often arise. The research method used is normative juridical. As a result of this research, it was found that trademark registration can end due to the expiry of the validity period of the trademark, deletion of a trademark due to the trademark owner's own request, deletion of a registered trademark at the initiative of the Minister after receiving a recommendation from the Mark Appeal Commission, and deletion of a trademark due to a lawsuit from a party third. Trademark protection exists from the moment of trademark registration and trademark protection is valid for 10 years during the period of trademark registration and can be extended for the same period. Lawsuits are filed for either civil lawsuits, criminal charges or lawsuits. Administrative action in the form of rejection and cancellation of trademark registration.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.
Damian, Eddy, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). (Bandung: Alumni. 2003), hal. 131
E. Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, (Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1959), hal. .26.
Ferdian, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 124.
Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati, “Pelindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2014.hlm. 474.
Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”,Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hal. 19.
Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 1, 2012, hlm. 6.
Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal.359
Satijipto Raharjo, “Ilmu Hukum’, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.
Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.
Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 55.
Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Merek, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002). hal. 28.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10523827
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Ardiansyah A, Dwi Atmoko, Melanie Pita Lestari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN : 3025-6704