Dinamika Ekonomi Politik dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamax di Indonesia
Abstract
The regulation of fuel oil (BBM) in Indonesia is at the intersection of economic and political interests, where the government as the main regulator must balance various external factors such as pressure from energy companies, political dynamics, and public response. This policy complexity often creates loopholes that are exploited by certain parties, such as in the case of Pertamax bootlegging which reflects regulatory imperfections as well as competing interests between the government, energy companies, and the public. This study aims to analyze how fuel regulations in Indonesia are formed in the context of political economy and their impact on illegal practices such as fuel copying. Using a qualitative approach based on a literature study, this research examines the policies that have been implemented, the challenges faced, and the imbalances in their implementation. The results show that fuel regulations often experience instability due to political intervention and complex economic dynamics, where policy vagueness, weak supervision, and the interests of various parties cause regulations to not always be effective in suppressing illegal practices. Therefore, more transparent, consistent policies and strict monitoring mechanisms are needed so that fuel regulations can run effectively and fairly for all stakeholders.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Erni Setiawati, & Suryanli, A. L. (2023). Dampak ekonomis dan psikologis kenaikan harga BBM. Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah, 12(1), 298–316.
Yuliani, R. D., Priyanto, S., & Utomo, S. H. T. (2023). Pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap pemilihan moda transportasi (Studi kasus: Perkotaan Yogyakarta). Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil, 20(2), 112–120. https://doi.org/10.2655-2124
Fitriani, Q., Sugiarti, E., Fadhilah, H., Putri, F. M., & Misidawati, D. N. (2025). Analisis Fraud Hexagon dalam kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknik Global, 1(2), 105–118.
Faisal, D., Berliana, F., Pahlevi, R., Febrian, R., Fathullah, D., Al-Gozi, A., & Ramadhani, S. (2025). Dinamika kepercayaan publik di media sosial: Krisis komunikasi humas terhadap isu korupsi Pertamina. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(10), 362–372.
Marpaung, R., Guntara, D., & Asyhadi, F. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Karawang). Jurnal Rechtscientia Hukum.
Sekar, P. (2025, Maret 2). Skandal korupsi Pertamina: Kerugian negara hampir Rp968,5 triliun, praktik 'pengoplosan' Pertamax terungkap. Jurnal Batam.
Zakaria, K. (2023). Pengoplosan BBM bersubsidi dan tambang BBM liar di Jatim: Ancaman hukum dan dampaknya. Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya
Ramadhan, D. M. (2021). Analisis penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak (Studi Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
Pohan, F. R., & Al-Farizi, C. W. (2023). Dampak implementasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada sektor transportasi. Jurnal Administrasi Karya Dharma, 2(2), 92–100.
Shahnaz, N. (2025). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Journal of Law and Nation (JOLN), 4(1), 223–236.
Mulyadi, A. (2025). Ada apa dengan Pertamina? Analisis hukum terhadap kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga. BHAKTI: Jurnal Antikorupsi, 1(1), 37–48
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15539032
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Aisyah Aulia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN : 3025-6704





