Kepailitan Terhadap Perseroan Perorangan
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Intermasa, Jakarta, 1995
Retnowulan, Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996.
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Kencana, Jakarta, 2023.
Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli, “Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan terhadap
Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014.
Imastian Chairandy Siregar, et al, “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia”, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 1 Issue 1, Mei 2022,
Arthur Daniel P. Sitorus, “Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil”,
Lia Astuti Ningsih, “Apa saja perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa?”,
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14181850
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.