Analisis Yuridis Terhadap Instansi Pendidikan Yang Melakukan Penahanan Ijazah Menurut Hukum Perdata
Abstract
This study examines the practice of withholding diplomas by educational institutions from legal, sociological, and philosophical perspectives. Diploma withholding is often implemented by schools as a means to enforce tuition payment, but this practice raises legal and ethical controversies. This research employs a literature study method with a descriptive-analytical approach to analyze the legal basis for diploma withholding, its impact on students' rights, and its relation to Sustainable Development Goals (SDGs) Number 4 on quality education. The findings indicate that withholding diplomas without clear legal grounds violates students' rights and can negatively affect educational access equality. Diploma withholding also exacerbates social and economic disparities. Therefore, legal advocacy and policy changes are needed to ensure that diploma withholding is conducted in accordance with legal provisions and justice principles.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Gumulya, Batara Chitra. "Tindakan Kepala Sekolah yang Menahan Ijazah Siswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional." (2010).
Hanafing, Mochammad. "Analisis Yuridis Tentang Penahanan Ijazah Atasan Oleh Pengusaha Akibat Kesalahan Bawahan." NOVUM: JURNAL HUKUM 4.4 (2017): 69-80.
Hartono, B. (2018). "Penahanan Ijazah oleh Sekolah: Perspektif Hukum dan Etika." Kompas. Retrieved from https://www.kompas.com/penahanan-ijazah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). "Kebijakan Penahanan Ijazah oleh Sekolah." Retrieved from https://www.kemdikbud.go.id/penahanan-ijazah
Rahardjo, S. (2012). "Analisis Yuridis Penahanan Ijazah oleh Institusi Pendidikan." Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(3), 231-245.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Sudjana, N. (2010). Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Syamsuddin, A. R. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dalam Kasus Penahanan Ijazah." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 21(2), 187-196.
UNICEF Indonesia. (2021). "Hak Pendidikan Anak di Indonesia." Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan
Zahra, Nathifa, Titin Suprihatin, and Liza Dzulhijjah. "Kendala dan Solusi Pada Penunggakan Pembayaran di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam." Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 4. No. 1. 2024.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11746682
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.