Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan
Abstract
Underage marriage is a phenomenon that still occurs frequently in various countries, including Indonesia, even though there are regulations that regulate the minimum age limit for marriage. This article aims to analyze the legal implications of maturing children who marry underage, especially in the context of marriage agreements. The Marriage Law has stipulated the age limit for marriage (material requirements), one of which is the provisions regarding the minimum age limit which are regulated in Article 14 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974. Maturity status is related to the validity of a legal act. Immature legal subjects are seen as legal subjects who are not yet capable of acting for and for themselves before the law. The research method used is a normative juridical approach with analysis of statutory regulations, legal doctrine and relevant concrete cases. The research results show that children who marry underage have limited legal capacity to make legal and binding marriage agreements. Children's immaturity causes vulnerability in understanding and bearing the legal consequences of the agreements made. In addition, marriage agreements involving minors often do not meet the requirements for the validity of a contract under civil law, which means the agreement can be considered null and void. In the case of making a marriage agreement before a notary, especially before a minor is married, it is necessary to guarantee the recognition of the child's maturity status.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad, T. H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Bopeng, F. A. Z. (2023). Menganalisis Tingkat Kedewasaan Anak Bawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Pernikahan Di Depan Notaris. Gorontalo Law Review, 6(1), 75-85.
Daharma, A. D. S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Repertorium, 2(2), 173.
Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Kusumayanti, H. dan Salim, E.F. (2019). Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung: Cakra.
Ni Ketut Argia N. K. W., I Dewa Ayu Dwi M., (2014). Kewenangan Menghadap Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. Jurnal Kertha Desa, 11(2), 1745-1758.
Niru Anita Sinaga. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1), 2. 10.1
Novitasari, A. F. (2016). Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan. Jurnal Hukum, 4.
Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., dan Nurhayati, E. (2020). Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1), 116.
Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Prasetyo, B. (2018). Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. Serat Acitya, 6(1), 136.
Saptri, R. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Uniska-Bjm, 3.
Soebekti. (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Edisi ke-26. Jakarta: Intermasa, hlm. 9.
Sucipto. (2014). Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner. Jurnal ASAS, 6(2), 37
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11641115
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.