Dispute Resolution in User Agreement on Cryptocurrency Sales Platform That Are Not Based on Indonesian Legislation

Tifani Haura Zahra, Susilowati Suparto, Helitha Novianty Muchtar

Abstract


Dispute resolution arrangements in the field of physical trading of crypto assets must comply with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 in order to be harmonized and have strong legal certainty. However, in practice there is a dispute resolution clause on the crypto asset exchange platform that is not in accordance with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021. This study aims to determine the dispute resolution chosen based on the agreement in the user agreement on the cryptocurrency sales platform that is not based on BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 and the legal force of the decision issued by the institution chosen based on the dispute resolution agreement in the user agreement in the field of physical trading of crypto assets. This research uses a research method with a normative juridical approach. The specification of the research conducted is descriptive analysis. The stages of this research focus on literature research and conduct field studies by conducting interviews. Based on the research results, two things can be concluded. First, the dispute resolution chosen based on the agreement in the crypto asset physical trading user agreement that is not based on BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021, the agreement remains binding on both parties as law for the parties. However, the crypto asset exchange platform is considered non-compliant with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 and may be subject to administrative sanctions. Second, the legal force related to the decision issued by the institution chosen based on the dispute resolution agreement in the user agreement in the field of physical trading of crypto assets and not in accordance with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 is final, binding, and has permanent legal force because the dispute resolution has been agreed by both parties in the user agreement before the dispute occurs (pactum de compromittedo).

Keywords


Dispute Resolution, User Agreement, Cryptocurrency

Full Text:

PDF

References


Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011.

Desy Rumuy Astuti, dkk. “Keterlibatan Pihak Ketiga yang Tidak Terikat Klausula Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase”, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 7 No. 2, 2019.

Fauzia Suhendry Sikumbang dan Sri Damayanti, “Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset Cryptocurrency Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), Vol. 3 No. 2, 2022.

Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Hafiz Addinanto, ”Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto dI Indonesia, skripsi, Yogyakarta: UII, 2018.

I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1, Februari 2020.

Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Madeline Mamesah dkk, “Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online”, Jurnal Lex Privatum Vol. X No. 1, Januari 2022.

Melisa Aquaria Putri, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 2

Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.

Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Nur Shofa Hanafiiah dan Nabilah Apriani, “Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 19 No. 2, 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI

Rahmanisa Purnamasari Faujura dan Muhammad Agus Salim, “Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 1, April 2018.

Santonius Tambunan, “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, Badamai Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2016.

Singgih Purnomo, dkk. “Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 5 No. 4 November 2021.

Sip Lawfirm, Mengenal Jenis-Jenis Arbitrase, dihttps://siplawfirm.id/mengenal-jenis-jenis-arbitrase/?lang=id, diakses pada 20 Desember 2023.

Sudiarto, Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.

Tetty Diansari, “Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum”, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 1 No. 2, Juni 2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“UU ITE”) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Website BAKTI, https://www.bakti-arb.org/tentang-kami diakses 9 Desember 2023

Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10794419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,