Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Freelance: Analisis Regulasi, Tantangan, dan Akses Jaminan Sosial di Indonesia

Aura Anisah, Ratih Damayanti

Abstract


This article aims to analyze legal regulations related to informal sector workers, especially casual workers, as well as derivative regulations that are relevant to their protection. This research uses a normative research method with a descriptive approach. The research results show that although Law Number 13 of 2003 concerning Employment provides a legal basis for the protection of informal workers, its implementation is still limited and faces many challenges, especially in terms of access to social security and legal protection. Current protections include the right to a living wage, fair treatment, and access to social security programs. Therefore, further efforts are needed to improve legal protection for freelance workers in Indonesia, in order to create a safer and fairer work environment and support the sustainability of the freelance work sector which is growing rapidly in the digital era.

Keywords


Freelancing, Social Security, Legal Protection, Employment

Full Text:

PDF

References


Juta Orang Indonesia Pilih Jadi Freelancer, Apa Alasannya. (2024). Kuy.Co.Id.

Chandler, D., & Fuchs, C. (2019). Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives On Capitalism, Labour And Politics In The Age Of Big Data. London University Of Westminster Press.

Dalimunthe, N., & Fajri, M. A. (2023). Analisis Status Pekerja Freelance Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. AHKAM, 2(3), 482–497. Https://Doi.Org/10.58578/Ahkam.V2i3.1297

Indriana, A. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA FREELANCE (HARIAN LEPAS) DI INDONESIA. 5(2), 120–134.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Memahami Aturan Pekerja Harian Lepas Serta Haknya. (2024, January 28). Kitalulus.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Sehat, D. (2006). Outsourcing Dan Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : Sebagai Penuntun Dalam Merencanakan - Melaksanakan Bisnis Outsourcing Dan Perjanjian Kerja. DSS Publishing.

Syifa Nadia Rahmawati, & Fila Kamilah. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Masa Pandemi. BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 2(2), 236–273.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Yeremias Keban, Ari Hernawan, & Arif Novianto. (2021, December 7). Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14241772

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,