Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Atas Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Muhammad Kunto Tri Wibowo

Abstract


The 2024 General Election is held by utilizing the development of ICT. This presents a potential threat related to the Protection of Voters' Personal Data. In the implementation of the 2024 General Election, there was a failure to protect the Personal Data of Voters originating from SIDALIH. Therefore, this study aims to identify the responsibilities of the KPU as the Controller of Personal Data in the implementation of the 2024 General Election. The research was conducted using a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The author implements normative law against facts and practices that occur in the field. The data collection technique used in this research is a literature study that serves to collect information about Personal Data Protection and the organization of elections.The result of this study shows that the responsibility of the KPU towards the failure of Voters' Personal Data Protection in the implementation of the Election is present when the KPU cannot prove that it has implemented the obligation of Voters' Personal Data Protection properly. Then, the legal responsibility given to the KPU for the failure of Voters' Personal Data Protection is in the form of administrative sanctions which are enforced through the Personal Data Protection Agency.


Keywords


Information and Communication Technology, Personal Data Protection, General Election

Full Text:

PDF

References


Ahmad M Ramli. (2010) Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama, Bandung.

Danrivanto Budhijanto. (2010). Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Infomrasi (Regulasi dan Konvergensi). Refika Aditama, Bandung.

Sinta Dewi Rosadi. (2022). Pembahasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022). Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Badan Pusat Statistik, diakses melalui https://www.bps.go.id/id/publication/2022/09/29/cfa3a7c9e8b2397799ec6bb3/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2022.html, diakses pada 9/4/2024.

Koran Tempo, “Menunggu Forensik Digital Badan Siber”, 2023, diakses melalui https://koran.tempo.co/read/nasional/485892/bagaimana-bssn-usut-kebocoran-data -kpu , diakses pada 07/04/2024

Kompas TV, “Kebocoran Data KPU Secara Berulang Berdampak Pada Pemilu 2024? Ini Kata Penulis ELSAM, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=_wiPN0ZLDgY, diakses pada 08/04/2024

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14008008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,