Juridical Analysis of the Imposition of VAT on Contra Discount Revenue in Supreme Court Decision Number 5926B/PK/PJK/2025
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).
Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN).
Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 5926 B/PK/PJK/2025.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 2044 B/PK/PJK/2025.
Pengadilan Pajak. (2022). Putusan Nomor PUT-009905.16/2022/PP/M.VIB.
Asshiddiqie, J. (2022). Konflik norma perpajakan dan judicial review. Jurnal Hukum Konstitusi, 17(4), 389–395.
Darussalam. (2020). Konsep dan studi komparasi pajak pertambahan nilai (DDTC Working Paper).
Ilyas, W. B. (2022). Asas kepastian hukum dalam sengketa pajak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(10), 758–775.
Nurmantu, S. (2019). Studi evaluasi kebijakan pajak pertambahan nilai. Jurnal Pajak Indonesia, 3(1), 5.
Rosdiana, H. (2020). Kebijakan PPN atas transaksi lintas batas. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1).
Septriadi, D. (2024). PPN atas jasa luar negeri: Kajian putusan pengadilan pajak. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 5(2), 156–162.
Suta, P. G. A. (2022). Analisis hukum pengecualian jasa keuangan dalam PPN. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(2).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19548442
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Â



