Analisis Yuridis Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Melalui Penyidikan yang Diduga Melanggar Kode Etik

Maergy Putri Lianti, Anza Ronaza Bangun

Abstract


This research analyzes the normative juridical legal status of evidence obtained during the investigation of corruption crimes, with allegations of violations of the code of ethics and procedures by investigators. The central issue examined is the dilemma between upholding due process of law (fair legal process) and the pursuit of material truth, which reflects the Fruit of the Poisonous Tree Doctrine. The research method is normative juridical, using a statute approach and conceptual approach. Primary data sources include the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Law on the Eradication of Corruption Crimes, and Supreme Court jurisprudence decisions. The research findings indicate that Indonesia's criminal procedural law adheres to the principle of absolute admissibility (rule of admissibility), where violations of investigators' code of ethics are generally handled through internal disciplinary mechanisms, without automatically invalidating the validity of evidence. Evidence remains valid if it meets the formal and material requirements under Article 184 of the KUHAP. However, there are indications that judges are beginning to consider serious ethical violations that infringe on human rights to reject the admissibility of evidence, as a measure to maintain the integrity of law enforcement. This research recommends the harmonization of regulations that clearly regulate the tolerance limits for violations of the code of ethics and their impact on the validity of evidence, to provide legal certainty and enhance the professionalism of law enforcement officials.


Keywords


Evidence, Investigators' Code of Ethics, Corruption Crime

Full Text:

PDF

References


Administratum, Lex. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indoneisa Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill” VIII, no. 2 (2020).

Anggrainy, Lyestie Marlya, Hanifa Mutiarani Iskandar, and Rafi Caesario Rusmanda. “Kode Etik Dan Profesionalisme Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” 2025, 1–12.

Devita, Veronika, and Paramita Sari. “Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 8, no. 1 (2024): 1216–28.

Hoesein, Zainal Arifin, and Universitas Borobudur. “Jurnal Retentum Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia Di Masyarakat,” 2025, 132–44.

Lamusu, Ruly, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M Tijow, Dana Desa, And Desa Philosophia Law. “Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ‘ Law Enforcement Model Against Village Fund Corruption ,’” N.D., 22–38.

Murbarani, Annisa Diva, and Beatrix Benni. “Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan” 8, no. 3 (2024): 689–97.

Nurdiana, Kamila, Mochamad Syahril, Nur Hamam, and Muhammad Jazil Rifqi. “Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Di Era Malpraktik Profesi Hukum” 14 (2023): 150–63.

“Pengaruh Pertanggungjawaban Pidana Advokad Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001” 1, no. 1 (2023): 1–10.

Perdana, Cuanda Mitra, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Hasan Sazali, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “Peran Komunikasi Penyidik Polri Dalam Implementasi UU No . 20 Tahun 2001 Untuk Pencegahan Korupsi,” no. 20 (2025): 190–99.

Raharjo, Tri Puji, Syahril Djaddang, and Edy Supriyadi. “Peran Kode Etik Atas Pengaruh Akuntansi Forensik , Audit Investigatif Dan Data Mining Terhadap Pendeteksian Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang” 7, no. 2 (2020): 219–34.

Richard Lokas. “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Lex et Societatis 3, no. 9 (2021): 124.

Sitaan, Barang, Sebagai Alat, Bukti Tindak, and Pidana Korupsi. “Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan” 6, no. 4 (2025): 1–6.

Tindak, Dalam, and Pidana Korupsi. “Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi,” n.d., 285–93.

Wardhana, Wisjnu, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi. “Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi” 2, no. 9 (2023): 769–88.

Widyaningrum, Hesti, Surat Izin, and Ketua Pengadilan. “Penyitaan Oleh Penyidik Kpk Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi” 15 (2015): 50–69.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17933506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,