Konflik Preferensi Negara dan Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Sita Pajak di KPKNL Surabaya
Abstract
This study examines the conflict between the state’s right of priority over tax debts and the position of the holder of a security right in the execution of collateral, focusing on a case of tax seizure that obstructed an auction at the State Asset and Auction Service Office in Surabaya. The main issue arises from the overlapping authority between tax officials and the state auction office when collateral already encumbered with a security right is also subjected to seizure due to the debtor’s outstanding tax obligations. The purpose of this study is to explain the legal standing of each party, assess the practical handling of auctions in real cases, identify the implications of this priority conflict for legal certainty for creditors, and formulate recommendations for more harmonious regulatory arrangements. The research method used is a normative legal approach supported by empirical analysis of auction practices, including the review of documents and field observations. The findings indicate that although the holder of a security right has priority in debt repayment, the application of the state’s priority over tax obligations often delays or hinders the execution of collateral, creating legal uncertainty and financial risks for creditors. Furthermore, inconsistencies between tax regulations and security law contribute to procedural confusion in the auction process. This study concludes that regulatory reconstruction is necessary to clearly govern the relationship between the state’s priority rights and security rights to avoid authority conflicts and ensure legal protection and certainty for all parties involved.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anugrah, F. N. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Vertikal Peraturan Daerah Secara Cepat, Efektif Dan Efisien (Juridical Analysis of Regional Regulation Vertical Conflict Resolution Quickly, Effectively and Efficiently). WASAKA HUKUM, 9(1), 89-110.
Asmara, D. A. (2006). Peranan Notariat Sebgai Pejabat Lelang Dalam Upaya Sosialisasi Lelang Di Indonesia (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). Dekonstruksi Hukum: Jejak-jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum. Prenada Media.
CAHYANI, S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Barang Sitaan Milik Penanggung Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Lelang di KPP Pratama Madiun (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Cristi, E. (2025). Kepastian Hukum Pengikatan Jaminan Kredit Atas Objek Tanah Yang Belum Beralih Kepemilikan Kepada Debitor Dalam Praktik Perbankan di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7855-7863.
Dana, D. A. (2004). Existence value and federal preservation regulation. Harv. Envtl. L. Rev., 28, 343.
Daulay, A. L. (2023). Peran KPKNL Medan dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
Farahdiva, A. T., Mulyana, S. L., & Asri, T. P. (2025). Implementasi Cyber Security Pada Sistem Transaksi Keuangan Digital. JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 2(4), 276-289.
Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif. Proceeding APHTN-HAN, 2(1), 355-382.
Gayatri, M. N. (2010). Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap pemberian insentif bagi investor asing (Tinjauan terhadap kepentingan yang dilindungi dalam Undang-undang penanaman modal) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
Gellhorn, E. (2024). Hukum dan Proses Administrasi. Nuansa Cendekia.
Habie, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditor Konkuren yang Tidak melakukan Verifikasi Piutang dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Smg Jo. Nomor 5/Pdt. Sus-Pailit/2021/PN. Niaga Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Hasudungan Sinaga, S. H., MM, M., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, S. H., & Aifo, C. H. (2024). Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mega Press Nusantara.
Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama. DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
Hidayatullah, S. (2016). Kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum perdata dalam hubungannya dengan hukum pajak. Pranata Hukum, 11(1), 160229.
Jannah, E. M. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA TEGAL (Doctoral dissertation, POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA).
Kanter, A. R. M., Bakri, M., & Koeswahyono, I. (2017). Keabsahan jual beli atas objek jaminan hak tanggungan oleh bank yang dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang. Perspektif Hukum, 46-64.
Kurniawan, A., & Rahayu, N. (2022). Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 3792-3803.
Manurung, P. H. (2015). Hak Mendahului Tagihan Utang Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit. Premise Law Journal, 11, 14116.
Mardhatillah, T. (2019). JAMINAN PERLINDUNGAN PEMENANG LELANG ATAS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN GROSSE AKTA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Muhlizi, A. F. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 349-368.
Munzil, F. (2015). Kapita Selekta Penyitaan Bidang Hukum Perpajakan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 4(1), 1-31.
NAFILLA, M. (2022). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN HUKUM MELALUI MEKANISME CRASH PROGRAM DI KPKNL SURABAYA (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 35-52.
Pandiangan, M. A., Widarto, J., Kantikha, I. M., Judge, Z., & Elawati, T. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt. Sus-Gll/2017/Pn. Niaga Smg). Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(2), 253-266.
Perdani, E. G. (2022). Peranan dan Pengaruh Lelang terhadap Kekayaan Negara (Studi Kasus KPKNL Kota Metro) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
Pulkowski, D. (2014). The law and politics of international regime conflict. OUP Oxford.
Putra, B. S. H., & Suryono, A. (2020). Kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kebendaan berdasarkan undang-undang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jurnal Privat Law, 8(1), 57-62.
Putra, F. M. K. (2013). Tanggung Gugat Debitur Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Dalam Obyek Jaminan Hak Tanggungan. Yuridika, 28(2).
Ramadhanti, R. F. R., Rahmadayanti, A., Marchelia Yusa, I., & Rafli, M. A. (2022). Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia.
Renee, R. A. (2021). Hipotek Sebagai Jaminan Hak Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Lex Et Societatis, 9(1).
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Penerbit Widina.
Saleh, N. (2009). Eksekusi dan Jaminan Studi Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Barang Jaminan Kredit Macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Saputra, K. E. D. (2019). Tata Cara Penyitaan Dan Pelelangan Serta Perlindungan Barang Milik Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 2(2), 31-47.
Selvi, S., Rahmi, N., Dewi, M. P., & Ihram, M. (2021). Tata Kelola Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III Sebagai Upaya Penagihan Pajak. Reformasi Administrasi, 8(1), 78-84.
Setyowati, N. Y. (2016). Prinsip–Prinsip Jaminan Dalam Undang–Undang Hak Tanggungan (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
Siregar, R. J., Barus, U. M., & Siregar, T. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1), 77-89.
Sitepu, K. D., Marlina, M., & Leviza, J. (2020). Implementasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(2), 201-208.
Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial, 1(3), 227-239.
Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial, 1(3), 227-239.
Sumual, J. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DI TINJAU DARI HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA. LEX CRIMEN, 12(4).
Thomas, G. (2022). Penggunaan Hak Prioritas Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya. Lex Privatum, 10(4).
Tristalia, S. P. (2022). Tinjauan atas Pengamanan Aset Eks BPPN Berupa Tanah pada KPKNL Surabaya (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Wintgens, L. J. (1993). Coherence of the Law. ARSP: Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie/Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy, 79(4), 483-519.
WINOTO, T. P. (2025). REKONSTRUKSI REGULASI LELANG EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Wirandari, A. D. A. (2023). Solusi dalam penyelesaian pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan yang melebihi batas waktu di kota Semarang (Master’s thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
E-mail : penerbitdarulhuda@gmail.com
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.