Penerapan TKDN Dalam Pengadaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Alwi, Susanti, G., & Sopia, N. (2023). Bureaucratic Challenges in the Implementation Network of Food Diversification Policy in Indonesia. KnE Social Sciences, 2023(1), 479–489. https://doi.org/10.18502/kss.v8i4.12934
Hidayat, T., Ekha Putera, R., & Koeswara, H. (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan . Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 12(1), 85-94. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.203
Nova, L. S., Puspitasari, D. A., & Febriani, F. (2025). Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengembangan Industri Alat Kesehatan. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, 15(3), 231-239.
Nurliyanti, V., Anggono, T., Romandhi, Q., Astrini, N., & Irsyad, M. I. Al. (2022). Survey-based Policies to Integrate Local Lamp Manufacturer Interests and Energy Efficiency in Indonesia. IEEE Xplore, 11(1).https://doi.org/https://doi.org/10.1109/EPEC56903.2022.10000131
Nugraheny, D. E., & Djumena, E. (2025, May 8). Prabowo terbitkan aturan terbaru TKDN, begini isinya. Kompas Money. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2025/05/08/104100326/prabowo-terbitkan-aturan-terbaru-tkdn-begini-isinya- diakses pada 6 November 2025.
Pamungkas, D. H., & Manulang, G. N. (2023). Peran AUPB dalam melindungi integritas pegawai KPK: Tinjauan yuridis atas kasus pemecatan yang dipertanyakan. Jurnal Ilmiah Wahana, 8(1), 1-10. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097842.
Pratama, I. P. A., & Adnyana, I. W. (2024). KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP TELEPON SELULER DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI INDONESIA. Jurnal Yustitia, 19(2), 18–29. https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1351
Prasetyo, R. 2022. “Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum Pengadaan Publik di Indonesia.†Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(2): 115–132.
Suistianisa, I. A., & Lestari, A. Y. (2023). Hukum Keperdataan dan Bisnis dalam Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa. Proceeding Legal Symposium, 1(1), 94–111. https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.91.
Local Content requirements: Measures intended to boost domestic industry boomerang to bring failure - Information Technology Industry Council. (n.d.). https://www.itic.org/news-events/techwonk-blog/local-content-requirements-measures-intended-to-boost-domestic-industry-boomerang-to-bring-failure. Diakses pada 6 November 2025.
Andrias, M. S., Parluhutan, D., & Saragih, G. S. (2025). Analisis Potensi Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 1999 ditinjau dari Pasal Pengecualian Keagenan dalam Industri Otomotif dan Penerapan Regulasi Block Exemption. Jurnal Hukum & Pembangunan, 55(2), 389-406.
PASAL 50 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. (2023, April 14). https://business-law.binus.ac.id/2023/04/14/pasal-50-huruf-a-undang-undang-nomor-5-tahun-1999/
Suparmanto, N., Fitrihana, N., & Brilianti, G. P. (2025). Analisis Pemenuhan TKDN Produk Pada Industri Kreatif Sektor Fesyen, Kuliner, dan Kerajinan DI Yogyakarta. MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 20(1), 45-54. https://doi.org/10.29244/mikm.20.1.45-54
Bella Anggraeni, U. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Inovasi dan Efisiensi Ekonomi. Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies, 1(1), 24–29. Retrieved from https://jurnal.limitlabel.com/index.php/rechtsvacuum/article/view/27 .
Mengatasi Tantangan Besar: KPPU dan Strategi Penegakan Hukum untuk Pelanggaran Tender. (2025). Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 6(1). https://doi.org/10.55357/is.v6i1.839.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH: ANALISIS HUKUM AGRARIA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. (2025) Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 1-9 . https://doi.org/10.6679/2v5fjy11.
Lumintang, N. J. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan merek barang dagang berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lex Crimen, 9(2).
Budiansyah, A., Suryani, D., & Erbiana, N. M. G. B. (2024). Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karimah Tauhid, 3(8), 9060-9071.
Khaila Humaira R., M.Zaki Rizaldi,. Asmak Ul Hosnah (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Teori Hukum.
Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), 55–67. https://doi. org/10.21787/jskp.2.2023.55-67.
Wicaksono, A. (2023). “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sertifikasi TKDN: Pendekatan Governance pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.†Jurnal Integritas dan Pengadaan Publik, 5(3): 201–220.
Mahendra, Y., & Nugroho, B. (2022). “Etika Birokrasi dan Implementasi Kebijakan Afirmatif Industri Nasional.†Jurnal Hukum Administrasi Negara, 8(4): 299–318.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17667629
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Â



