Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ardito Ramadhan, Sabrina Asril, Kompas.com Berita Nasional, 15 Juni 2022, “Jokowi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, PAN Akhirnya Dapat Kurs”, https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13383901/jokowi-lantik-zulkifli-hasan-jadi-menteri-perdagangan-pan-akhirnya-dapat?page=all#google_vignette
Candra Irawan, 2011, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Danny Kobrata, Kolom, 11 Januari 2022, “RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian”, https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/
Eko Supriyanto, Kedudukan Naskah akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang “Yuridika Volume 31 No. 3, September 2016”
ELSAM dan Komisi I DPR RI, Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan DaftarInventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi Focus Group Discussion (Jakarta:Century Park Hotel, Rabu, 22 Juli 2021 pukul 10.00- 17.00). Lihat juga .. CSA. Teddy Lesmana, dkk (2022). Jurnal ‘Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia’
Faza Fakhriyan Wildan, 4 Oktober 2021, Berita DJKN, “Kualitas Naskah Akademik Menjadi Kunci Keberhasilan Penyusunan RUU” , https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/25852/Kualitas-Naskah-Akademik-Menjadi-Kunci-Keberhasilan-Penyusunan-RUU.html
Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Jurnal Aspirasi Vol.6 No. 2, 2015
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/ III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019
KSI-Indonesia, 30 April 2020, Wawasan: Artikel, “Mendesaknya Regulasi Pelindungan Data Pribadi yang Kompherensif”, https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1292-mendesaknya-regulasi-pelindungan-data-pribadi-yang-kompherensif
Lina Miftahul Jannah, FIA UI, 21 September 2022, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/
Lintje Anna Marpaung, Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia), Jurnal, Pranata Hukum, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012
Mahfud MD, 1999 “Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”, Jakarta, Gama Media
Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal HAM, Volume 11 No. 2020
Naskah akademik RUU Pelindungan Data Pribadi BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang: Sasaran UU Pelindungan Data Pribadi
Open Parliament, 17 September 2021, “RUU Perlindungan Data Pribadi”, https://openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-pribadi/
Pratiwi Agustini, 13 Desember 2021, “Isu Aptika, Jokowi Instruksikan RUU Pelindungan Data Pribadi Segera Rampung”, https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/jokowi-instruksikan-ruu-Pelindungan-data-pribadi-segera-rampung/
Program Legislasi Nasional, “RUU tentang Pelindungan Data Pribadi”, https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353
Rencana Stategis, Direktorat Jendral Aplikasi Informatika 2020-2024
Risalah Rapat Komisi I DPR RI Tahun siding 2020-2021 Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo RI, Mendagri RI, dan Menkumham RI) dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi pada hari Selasa, 1 September 2020
Saldi Isra, 9 Mei 2010, Makalah, “Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, https://saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/557-urgensi-naskah-akademik-dalam-penyusunan-peraturan-perundang-undangan.html
Sasmito Madrim, 15 Juni 2020, VOA, ‘YLBHI Sebut 27 Kebijakan Jokowi Bersifat Otoriter”, https://www.voaindonesia.com/a/ylbhi-sebut-27-kebijakan-jokowi-bersifat-otoriter/5462870.html
Sherry R. Arnstein’s “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, July 1969
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Zainal Arifin Mochtar, 2022, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang”, Sleman EA Books
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10995150
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.