Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Registrasi Kartu (Sim Card) Telekomunikasi Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain

Andri Rivelino, Hartana H, Nyoman Tio Rae

Abstract


This research stems from the widespread practice of misusing personal identification data (National Identity Number and Family Card) to register prepaid telecommunication cards without the consent of the data ownerThe legal issue examined in this study focuses on the forms of criminal sanctions applicable to such offenders and the extent to which existing legal provisions have been effective in providing protection and deterrence. The study employs a normative juridical research method, utilizing a statute approach and a case approach. Data were collected through a literature review of legislation, legal literature, and court decisions concerning identity misuse in prepaid card registration. The analysis draws upon legal protection theories (Satjipto Rahardjo and Philipus M. Hadjon), legal system theory (Lawrence M. Friedman), and justice theory (John Rawls) to evaluate the relevance of applicable provisions, the adequacy of criminal threats, and the practical obstacles in law enforcement. The findings indicate that the criminal provisions under Article 51 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Article 65 paragraph (2) of the Personal Data Protection Law (UU PDP) can be applied to prosecute offenders. However, their effectiveness is hindered by difficulties in proving the element of intent (mens rea), lack of harmonization between regulations, limited law enforcement capacity, and low public awareness. This research contributes novelty through a multi-regulatory analysis and progressive solutions, such as harmonizing the application of legal provisions, enhancing law enforcement training, improving digital literacy, and strengthening oversight of SIM card registration as part of a more comprehensive personal data protection framework.

Keywords


Pemidanaan, Registrasi Kartu Prabayar, Penyalahgunaan Identitas

Full Text:

PDF

References


adjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 47.

Ahmad Budiman, ‘Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar’, Info Singkat, Vol. X. No. 6. (2018), 25–30.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Laporan Kepatuhan Registrasi Kartu SIM, 2024.

Asshiddiqie, J. (2018). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 321–340.

Aziz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast’, Jurnal Preferensi Hukum, 2.2 (2021), 238-242.

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2014)

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2018)

Cynthia Hadita, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusiaâ€, Jurnal HAM, Vol. 9 (2018)

Ditjen Dukcapil, Laporan Validasi Data Kependudukan untuk Registrasi Kartu SIM, 2024.

Fanny Priscyllia, ‘Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum’, Jatiswara, Vol. 34, No. .3 (2019).

Friedman, L. M. (2016). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. Yuridika, Vol. 31, No. 2, hlm. 45-60.

Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. Yuridika, 31(2)

Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. Yuridika, 31(2)

Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. Yuridika, 31(2)

Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. Yuridika, 31(2), 45–60.

John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 83.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Survei literasi digital 2024 dan Friedman, L. M. (2016). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Kepolisian Republik Indonesia. (2024). Laporan statistik kejahatan siber 2024.

Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). Laporan tahunan 2024. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3).

Komisi Yudisial Republik Indonesia, ‘Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi’. (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014)

Laporan Komisi Perlindungan Data Pribadi, Laporan Tahunan Pelanggaran Data Pribadi, 2023.

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975),

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

Mega Sonia Putri, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM’, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 09. No. 2 (2018).

Mega Sonia Putri, Analisis Hukum Registrasi Kartu Prabayar (2018) dan Puspitasari dan Suryono, Risiko Penyalahgunaan Data (2020).

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A Martana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online’, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, (2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Puspitasari, D., & Suryono, A. (2020). Risiko penyalahgunaan data. Jurnal Teknologi Informasi, 15(2),

Rahardjo, S. (2017). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

dan Rawls, J. (2017). A theory of justice. Harvard University Press.

Raodia. ‘Penaruh Perkembangan Teknologi Tehadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercirme)’ Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2 (2019).

Rawls, J. (2017). A theory of justice. Harvard University Press.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Suradi, Aminah Geistiar Yoga Pratama, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Diponegoro Law Review, Vol. 5, No.3 (2016)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 51 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 95.

Zawil Fadhli, Syamsul Bahri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum, Vol 2. (2018)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,