Analisis Hukum Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dennis Hermanto; Gunardi Lie

doi:10.5281/zenodo.17185998

Analisis Hukum Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dennis Hermanto, Gunardi Lie

Abstract

Advances in information technology have changed the trading landscape with e-commerce transactions, offering convenience but at the same time posing consumer protection risks. This research mainly aims to examine the legal framework that governs agreements related to e-commerce transactions and consumer protection, as outlined by the applicable legal and regulatory provisions in Indonesia. This research method uses normative legal research methods, which apply legislative and conceptual approaches, as well as researching various legal sources such as the Civil Code, the Criminal Code, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the ITE Law. The findings of the study show that, although the existing legal framework provides an adequate foundation for consumer protection, there are still implementation challenges regarding consumer awareness, regulatory socialization, and dispute resolution mechanisms. Strengthening integration between traditional legal principles and specific rules for electronic transactions is essential to fostering a transparent, fair, and trustworthy digital commerce ecosystem.

Keywords

E-Commerce, Treaty Law, Consumer Protection

Full Text:

PDF

References

Abdul Halum Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 11.

Alek Kurniawan, “Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?”, Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?, diakses pada 2 September 2025.

Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020): 65.

Eza Sultan Yusuf Bachtiar dan Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata”, Journal Syntax Idea 6, no. 11, (November 2024): 6799.

FJP Law Offices. “Perlindungan Konsumen”, Frederik J Pinalunary Law Offices (April, 2020)

Happy Susanto, “Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan”, (Jakarta: Visimedia, 2008): 4.

Leny Megawati, dkk, “Peran Teknolohi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak di Indonesia”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia 9, no. 2 (2023): 410-435.

Media Indonesia, “Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya”, https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya, diakses pada 4 September 2025.

Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli (Bandung: Refika Aditama, 2016), 85.

Novita Indah Sari, “Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata”, Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, diakses pada 8 September 2025

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal. 35

Rezmia Febrina, Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) 2, no.1 (2022): 121-127, 10.31849/jurkim.v2i1.9309

Sandya Hasina Ram, dkk, “Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce Pembelian Batang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Di Marketplace Shopee”, Al-Hikmah 5, no. 2 (2024): 98, https://doi.org/10.63097/awh.v5i2

Sinta Solihah, dkk, “Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia”, Customary Law Journal 2, no. 3 (2025): 4, https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3958

Siti Rosmayati, “Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce”, Koalinsi 3, no. 1 (2023): 9, https://doi.org/10.32670/koaliansi.v3i1.3641

Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam (Bandunga: Pustaka Setia, 2011), hlm. 337.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17185998