Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)

Cantika Tresna Rahayu, Irwan Triadi

Abstract


The dualism between military courts and general courts in Indonesia presents a serious issue within the legal system, especially regarding the administration of justice for military personnel who commit general criminal offenses. Military courts still hold the authority to try soldiers for crimes committed outside of official duties, creating a potential space for impunity and human rights violations. This research aims to examine the problems caused by this jurisdictional dualism and explore the urgency of reforming the military justice system in Indonesia. This study uses normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach, and case study approach. The findings indicate that the authority of military courts to handle general crimes contradicts the principle of equality before the law and the spirit of legal reform. The Constitutional Court Decision No. 106/PUU-X/2012 serves as a critical foundation in pushing for military justice reform. Therefore, revising Law Number 31 of 1997 is urgently needed to ensure justice, transparency, and accountability within Indonesia’s judicial system

Keywords


military court, general court, dualism, legal reform, human rights

Full Text:

PDF

References


Jurnal

Tiarsen Buaton, dkk. Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum. Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu. 2. 1(2024).

Internet

Fachri Audhia Hafiez. Sistem Peradilan Militer Disebut Bermasalah dalam Konteks HAM.

https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzREp-sistem-peradilan-militer-disebut-bermasalah-dalam-konteks-ham

Laporan tahunan Kontras (2021-2023) mencatat berbagai kasus di mana prajurit diadili di peradilan militer meskipun korban adalah warga sipil, dengan vonis yang cenderung ringan.

Muhammad Yasin. Kriteria Melaksanakan Perintah Atasan yang Sesuai Koridor Hukum.

kriteria-melaksanakan-perintah-atasan-yang-sesuai-koridor-hukum

Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan.

https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/

Satria Ardhi N. Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer.

https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/

Soal Putusan MK Terkait Kewenangan KPK, Kapuspen TNI: Siap Ikuti Arahan Pemerintah.

https://indonesiadefense.com/soal-putusan-mk-terkait-kewenangan-kpk-kapuspen-tni-siap-ikuti-arahan-pemerintah/

Perundang-Undangan

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, sedangkan Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 memperluas kewenangan lembaga penegak hukum dalam konteks tindak pidana di lingkungan militer.

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004.

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,