Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus dan Implikasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Leon L, Stevanus Redvin Novertua Gultom, Muhamad Abdul Aziz Hasibuan, Muhammad Alif Raihan Zein, Firyal Nur Salsabilasyah, Karren K, Surahmad S

Abstract


A notary plays a crucial role in drafting authentic deeds as valid evidence in various agreements, including sale and purchase agreements. In carrying out their duties, notaries are bound by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Notary Profession (UUJN). However, in practice, cases often arise where notaries are suspected of engaging in unlawful acts, either due to negligence or intentional misconduct, leading to legal disputes. One notable case highlighting the liability of notaries is District Court Decision Number 54/Pdt.G/2020/PN.Unr, which discusses the legal implications for notaries who commit violations in sale and purchase agreements. This case demonstrates that notaries may be held accountable under civil law and professional ethical codes if found guilty of legal violations. The involvement of notaries in unlawful acts can harm the parties involved in agreements and undermine public trust in the notarial profession. Therefore, concrete steps are needed to strengthen regulations, enhance supervision, and clarify sanctions for notaries who violate legal provisions to ensure the professionalism and integrity of notaries in every agreement they draft.

Keywords


Notary, Liability, Unlawful act, Sale and purchase agreement, Civil law.

Full Text:

PDF

References


Wietika, Korea Selatan (sejarah & geografis), Http://Allkoreanlovers.Wordpress.Com/2010/07/19/Korea-Selatan-Sejarah-Geografis/, Diakses Pada 20 Maret 2024

Kamil, M. (N.D.). Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Ditolak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Nomor 224/Pdt.G/2014/Pn.Pbr). Thesis, Universitas Islam Riau.

Nasution, I. A. (N.D.). Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.505/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.). Thesis, Universitas Medan Area.

Setiawan, R. (1982). Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, W. (2000). Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Yogyakarta: Mandar Maju.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

Zainul, A. (2021). Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Kepaniteraan Mahkamah Agung. Diakses Dari Https://Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id/Glosarium-Hukum/1876-Unsur-Unsur-Perbuatan-Melawan-Hukum

Sip Law Firm. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, Dan Ganti Rugi. Diakses Dari Https://Siplawfirm.Id/Perbuatan-Melawan-Hukum/?Lang=Id

Wardhani, P., & Ningsih, A. S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. The Prosecutor Law Review. Diakses Dari Https://Prolev.Kejaksaan.Go.Id/Kejaksaan/Article/View/33

Andari, A. D. (2019). Implikasi Pmh Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Oleh Notaris Dari Aspek Pertanggungjawaban Perdata Dan Pidana (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 3403 K/Pdt/2016). Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, 1(2), 73-92.

Siregar, Y. M. Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt. G/2018/Pn. Dps. Tahun 2018). Indonesian Notary, 2(1), 9.

Sari, A. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt. G./2020/Pn. Unr). Indonesian Notary, 3(4), 22.

Wiweko, B. (2024). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rups Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Imta (Studi Kasus Putusan Pn No 150/Pdt. G/2017/Pn. Jkt. Pst). Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 8(1), 137-155.

Ardhila, W., & Setiawan, I. K. O. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Yang Diawali Dengan Perjanjian Hutang Piutang: Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt. G/2020/Pn. Bil. Kabillah: Journal of Social Community, 9(1), 491-505.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15205101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,