Analisis Hukum Tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Merangkap Jabatan Sebagai Perangkat Desa

Abstract

Rangkap jabatan merupakan bentuk dari pelanggaran etika. Dengan demikian, praktik-praktik rangkap jabatan yang sudah menjadi hal lumrah bagi para pejabat, sudah sepatutnya untuk diberantas dengan cara mempertegas larangan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran para pejabat untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh sebab itu BPD memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya.Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasrkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis, dan masa keanggotaanya BPD yaitu selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji anggota BPD dapat di pilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pengaturan prosedur dalam pengisian BPD tidak terlepas dari peraturan yang berlaku, dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung yaitu panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil rakyat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.